Selasa, 27 Maret 2012

Kenaikan harga bbm


TEMPO.CO , Jakarta:-

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter. Total subsidi energi menjadi Rp 225 triliun. Jumlah ini terdiri dari subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun dan cadangan risiko energi Rp 23 triliun.
Pembahasan anggaran perubahan dengan agenda utama kenaikan harga BBM, kemarin, berjalan lancar. Hampir setiap angka yang disampaikan pemerintah mendapat persetujuan dari anggota fraksi pendukung pemerintah; Fraksi Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Partai Keadilan Sejahtera yang semula menolak kenaikan harga BBM, akhir mendukung kebijakan pemerintah ini.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, dengan kesepakatan ini maka subsidi BBM menjadi Rp 137,4 triliun naik dari Rp 123 triliun. Sedangkan subsidi listrik melonjak menjadi Rp 65 triliun dari Rp 40,7 triliun. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan subsidi listrik naik menjadi Rp 90 triliun.
Meski sepakat dengan kenaikan harga BBM, namun Dewan membahas pencabutan Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang tentang APBN 2012. Pasal itu melarang pemerintah untuk menaikkan harga eceran BBM bersubsidi. "Kami hanya bahas angka bukan pasal,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran Melchias Marcus Mekeng.
Olly Dondokambey dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, akan tetap mempertahankan pasal tersebut. "Kami bawa ke paripurna," ujarnya. Meski menolak kenaikan harga BBM, PDI Perjuangan tetap bertahan untuk melakukan pembahasan anggaran.
Sedangkan, Fraksi Gerindra dan Hanura, memutuskan keluar dari rapat (walk-out) dalam pembahasan anggaran perubahan. "Kami memutuskan tak ikut membahas, dan akan memperjuangkannya di paripurna," ujar ketua fraksi Gerindra, Fari Djemi Francis.

ALI NY | M ANDI PERDANA

my opinion :


 
Increase in the price of fuel oil occurred not only in Indonesia but almost throughout the country. This happens because of the soaring prices of crude oil caused by the conflict in the country's oil producers. Soaring oil prices caused Indonesia society became restless. Due to the increase in oil prices then automatically the price other staples also goes up. This issue will certainly burden the poor. But we must also be wise in addressing this issue. In my opinion this increase indeed must happen, because when not raised the onus will increasingly heavy fuel subsidies and can hamper national development. A budget oil fuel subsidies could be redirected to other areas that are more important. Such as health, education, entrepreneurship, etc. With the price of Rp. 6000 I think it is still a very reasonable prices for the nation of Indonesia. Hopefully we can be wise and non-anarchist can be detrimental.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar